AMBON, LELEMUKU.COM - Sesuai arahan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, pada Senin (23/3/2020), bertempat di terminal Mardika, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon melakukan sosialisasi pencegahan Covid 19 bagi para pengemudi angkutan kota (angkot) dan angkutan penyeberangan laut, speedboat.

Salah satu poin penting yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut adalah menyangkut jarak aman penumpang dalam angkot serta penyeberangan dengan menggunakan speedboat.

Plt Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Ambon, Robby Sapulette yang turun langsung dalam sosialisasi tersebut menyebutkan, sosialisasi dilakukan pihaknya, pagi sampai siang tadi, kepada pengemudi angkot di terminal A1 dan A2 Mardika, serta di pelabuhan speedboat, Mardika.

"Sosialisasi ini terkait jarak aman di areal publik. Dan angkot serta speed, merupakan transportasi publik yang mesti kita atur, jarak aman antara penumpang didalamnya,'' kata Plt. Kadishub.

Dijelaskan, angkot yang biasanya berpenumpang 11 orang (penuh) akan dikurangi menjadi 6 penumpang. Sementara untuk angkutan speedboat, yang biasanya mengangkut 14-16 penumpang, akan dibatasi menjadi 8 penumpang.

"Dengan adanya pengurangan kapasitas, penumpang akan memiliki jarak yang aman antara satu dengan yang lainnya," akunya.

Plt. Kadishub melanjutkan, pengurangan kapasitas penumpang, tentunya akan berpengaruh pada pemasukkan, karena itu, pihaknya sudah menyampaikan kepada para pemilik kendaraan untuk memahami kondisi yang tengah terjadi.

"Kami minta pihak pemilik kendaraan untuk memahami kondisi yang tengah terjadi, sebagai wujud tanggung jawab sosial terhadap publik," jelasnya.

Dirinya menambahkan, tarif angkutan tetap dikenakan dengan harga normal dan tidak ada penambahan tarif.

"Seandainya ada penambahan tarif yang dilakukan oleh supir atau pengemudi speedboat, maka akan dikenakan sanksi pencabutan ijin operasional dan ijin trayek dari kendaraan tersebut," tutupnya. (DiskominfoAmbon)

LARAT, LELEMUKU.COM – Pertama kali dalam sejarah kepemimpinan di Bumi Duan Lolat, yang dulu bernama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan kini berganti resmi menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan dua bupati defenitif, barulah kali ini pada era pemerintahan Bupati Petrus Fatlolon, berkantor Sehari di kecamatan. Dan dari 10 kecamatan yang ada, Tanimbar Utara (Tanut) menjadi pilihan dirinya untuk berkantor disitu. Tak hanya Bupati, dirinya juga memboyong para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Ketua Tim Penggerak PKK Joice Fatlolon/Pentury, bahkan Ketua DPRD Jaflaun Omans Batlajery dan beberapa anggota turut ikut dalam program ini.

Sebelum memulai kerjanya, Bupati mengajak seluruh ASN, TNI/Polri dan siswa-siswi SD, SMP dan SMA/SMK yang sederajat di kecamatan tertua bumi Duan Lolat ini untuk berolaraga pagi bersama.

"Hari ini saya dan OPD akan berkantor di Larat, kalau ada masyarakat atau siapa saja yang mau datang berdiskusi, berbicara dengan bupati, silahkan datang ke sini," tandas dia usai senam pagi bersama yang berlangsung di alun-alun Kota Larat, Jumat (19/03/2020).

Bupati melanjutkan lawatan kerjanya usai mensosialisasi tentang virus Corona atau Covid-19, dirinya dengan berjalan kaki meninjau lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berlokasi di Desa Ritabel. Sayangnya, ketika meninjau TPU, Bupati Fatlolon, dihadang oleh beberapa pemilik lahan dengan melakukan sweri atau palang jalan masuk ke area pemakaman.

Warga yang notabenenya adalah tiga marga pemilik area tersebut, mengungkapkan kekecewaan mereka, lantaran sudah dua tahun lebih ini, OPD yang ditunjuk langsung untuk melakukan pembebasan dan pembayaran ganti rugi lahan TPU, tidak melaksanakan apa yang sudah diposisikan Bupati. Alhasil, hal ini baru terungkap ketika dirinya berkantor di Larat. Lagi-lagi Bupati Fatlolon, menemukan fakta bahwa OPD-nya hingga Camat setempat tidak tuntas dalam melaksanakan apa yang sudah diperintahkan sesuai aturan dan mekanisme untuk kepentingan umum.

Bupati Fatlolon, tetap santun melayani protes warga ini. Dia menjelaskan bahwa telah mendisposisikan terkait pembayaran ini sejak dua tahun lalu. Padahal kalau dilihat, ini cuma persoalan teknis. Akan tetapi lagi-lagi tidak bisa dituntaskan oleh dinas terkait.

"Saya sudah disposisi untuk selesaikan. Dan ini sudah dari dua tahun lalu. Tadi sudah diperintahkan untuk ukur," ujar dia.

Menurutnya, dia telah langsung memerintahkan untuk lakukan pengukuran. Dan kini bidang aset daerah sementara menghubungi pihak terkait untuk surat pembebasannya dan angkanya telah disepakati, begitu juga dengan tanggal pembayarannya.

"Saya kasih waktu seminggu untuk menyelesaikannya. Paling lambat pekan kedepan sudah bisa lakukan pembayaran. Saya mohon maaf atas keterlambatan ini. Pemda Kepulauan Tanimbar tidak sengaja abaikan hak rakyat," tandas dia.

Bagian Aset sendiri mengakui kalau di deadline Bupati hanya satu Minggu untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan dari koordinasi dengan pemilik lahan, mereka support dan dukung pemerintah.

Untuk diketahui, jalan masuk ke area TPU dan lahan parkir, dimiliki oleh tiga marga yakni Titioka, Miyasa dan Laisila. Dengan luasan 600 meter atau 0,6 hektar.

"Ternyata pak Bupati menyambut baik keluhan kami ini dan langsung mengarahkan Kabid aset untuk proses hal ini. Kami sangat senang dengan berkantor Sehari di Kota Larat, aspirasi kami bisa disampaikan. Kalau kami ke Saumlaki, selain mahal ongkos kesana, tetapi juga sering di putar-putar oleh OPD terkait jika kami tanyakan masalah ini. Ini baru pertama kalinya kepala daerah di Tanimbar berkantor di kecamatan. Palingan hanya kunjungan kerja biasa saja," tandas salah satu pemilik lahan Abinadap Titioka.

Bukan saja masalah penyelesaian TPU yang mandek. Tetapi juga ditemukan fakta, kalau selama ini, program PKK di Kecamatan Tanimbar Utara, yang diketuai oleh istri Camat Tanut tidaklah berjalan alias mogok total. Hal ini menjadi bahan evaluasi tersendiri bagi Ketua Tim Penggerak Kabupaten Ny. Joice Pentury Fatlolon.

Usai berkantor Sehari di Larat, pada Sabtu (21/03/2020), Bupati dan rombongan bertolak ke Kecamatan Fordata, untuk meninjau langsung proges pembangunan jalan Trans Fordata, menutup atap gedung gereja Desa Romean, dan menghadiri Sidang Klasis Jemaat GPM Tanut. (Laura Sobuber)

BIAK, LELEMUKU.COM – Bupati Kabupaten Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd cukup berang (marah) dengan masih adanya beberapa ASN yang ditemukan di Bandara Frans Kasiepo akan berangkat keluar daerah, pasca dikeluarkannya larangan edaran tidak boleh keluar daerah untuk sementara dengan alasan apapun. Larangann itu dilakukan terkait dengan upaya mencegah penularan virus corona (Covid-19) di Kabupaten Biak Numfor.

Bahkan Bupati telah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Biak Numfor Markus O. Masnembra, SH.,MM mengambil tindakan tegas dengan sanksi kepada setiap ASN yang tetap ngotot bepergian keluar daerah.

"Pak Bupati telah memerintahkan menindak tegas setiap ASN yang ngotot keluar daerah, oleh karena itu sanksi tegas kami lakukan dan ini tidak main-main. Sikap tegas dilakukan oleh pemerintah daerah ini dalam rangka mencegah wabah virus corona di Kabupaten Biak Numfor, kami minta semua ASN ataupun pejabat mendukung kebijakan ini," ujarnya.

Selain ASN, lanjut Sekda Markus O Masnembra, bahwa lerangan keluarga daerah ini juga berlaku pada semua tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Jika larangan itu dilanggar, maka tenaga honorer atau dikontrak akan diputus kontraknya.

"Sikap tegas diambil oleh pemerintah adalah bentuk keriusan dalam mencegah penyeraban virus corona di Kabupaten Biak Numfor. Pemerintah harus melakukan sikap tegas, karena ini terkait dengan keselamatan bersama, kita tidak mau banyak korban karena virus corona oleh karena itu semua harus mendukung kebijakan yang diambol oleh pemerintah," kata Bupati Herry A Naap saat memimpin rapat koordinasi dengan semua instansi terkait, termasuk BUMN/BUMD dan pihak swasta di Gedung Wanita Biak menyikapi pencegahan virus corona, Senin (23/3).

Terkait dengan larangan ASN dan honorer keluar daerah itu, maka saat ini sudah ditugaskan tim khusus untuk melakukan pemantauan disetiap pesawat yang datang di Bandara Frans Kasiepo Biak setiap hari. Bahkan, sudah ada sejumlah ASN dan honorer yang akan berangkat keluar dari Biak dibatalkan keberangkatannya, termasuk yang baru datang wajib langsung dikarantina dirumahanya sementara dan diperiksa kesehatannya. (HumasBiakNumfor)

WEDA, LELEMUKU.COM – Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara menyerahkan kendaraan roda empat kepada 4 (empat) Badan usaha Milik Desa yang bertempat di pelataran Kantor Bupati Halmahera Tengah pada Senin (23/3/20).

Dalam sambutannya Bupati Edi Langkara menyatakan bahwa kendaraan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI kepada Pemerintah Daerah Halmahera Tengah.

"Saya berharap dengan bantuan ini produkstifitas desa dapat dikembangkan. Hal-hal yang menjadi produk unggulan desa agar dikembangkan sedemikian rupa. Jadi bukan hanya tanggung jawab desa tetapi dengan instansi terkait seperti Dinas PMD yang menjadi lokomotif untuk memberi petunjuk secara tehnis, bagaimana berekonomi yang baik" kata Edi Langkara

Bupati juga berharap kepada Dnas PMD, Perindakop dan Dinas Kesehatan agar kerjasama dan dipandu dalam melahirkan label dan kemasan kepada Bumdes yang menjadi produk unggulan.

Penerima bantuan mobil diserahkan oleh Bupati Halmahera Tengah didampingi Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, kepada dinas Perhubungan dan Kepala Dinas PMD kepada Kepala Desa Maliforo Kecamatan Patani Utara, kepala desa Masure Kecamatan Patani Timur, Imera Kecamatan Pukau Gebe dan desa Lembah Asri Kecamatan Weda Selatan.

Sebelumnya dilakukan penandatanganan serah terima kendaraan secara simbolis oleh Dinas Perhubungan dan kepala desa Maliforo. Turut hadir dalan penyerahan bantuan Asisten, staf ahli, pimpinan OPD, beberapa karyawan(ti) serta kepala desa penerima bantuan. (HumasHalteng)

BIAK, LELEMUKU.COM – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terus berupaya melakukan berbagai cara dalam mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Kali ini giliran tempat hiburan malam seperti karaoke, kafe dan tempat-tempat yang dinilai dijadikan tempat berkumpul banyak orang ditutup. Bahkan, penutupan itu wajib dilakukan untuk sementara.

Bupati Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd dengan tegas menyatakan, bahwa semua pihak harus mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah atau menimalisir terjadinya penularan virus corona di Kabupaten Biak Numfor.

"Kafe, karaoke dan tempat-tempat keramaian lainnya ditutup untuk sementara. Ini penting untuk memutus mata rantai terjadinya kemungkinan penularan virus korona, penutupan kafe dan tempat karaoke wajib dilakukan, dan surat edaran penutupannya sementara dibuatkan," ujar Bupati.

Penutupan sementara tempat hiburan malam, termasuk kafe dimaksudkan untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran wabah virus corona (Covid-19).

Dikatakan Bupati, bahwa Covid-19 telah mewabah di sejumlah daerah di Indonesia, sehingga perlu mendapat penanganan serius agar virus tersebut tidak meresahkan di kalangan masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Masyarakat juga diminta mendukung upaya-upaya pencegahan yang terus digalakkan.

Pemerintah kabupaten Biak Numfor dengan berbagai upaya saat ini.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor juga telah mengeluarkan larangan tidak memperbolehkan dilakukannya kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.

Acara-acara yang telah diangendakan juga wajib dibatalkan untuk sementara hingga dengan waktu belum ditentukan. (HumasBiakNumfor)

AMBON, LELEMUKU.COM – Polda Maluku melalui Dit Reskrimsus selaku satgas pangan bersama instansi terkait turun langsung melakukan pengecekan ke distributor yang ada di Kota Ambon, dalam rangka antisipasi Panic Buying (pembelian barang secara berlebihan), dan antisipasi stok pangan untuk ketersedian Akibat Covid-19.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Kombes Pol Eko Santoso Imbas mewabahnya virus corona membuat pemerintah mengimbau masyarakat melakukan social distancing sehingga dikhawatirkan terjadinya panic buying.

"Jadi kami berupaya berpatroli untuk mencegah terjadinya panic buying," ujar Kombes Pol Eko Santoso.

Ia mengatakan, patroli ini bertujuan untuk mengecek persediaan kebutuhan pokok masyarakat.

"Kami mengimbau pengunjung minimarket untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying," imbaunya. (HumasPoldaMaluku)

AMBON, LELEMUKU.COM – Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Baharudin Djafar, M. Si memimpin Latihan Pra Operasi (Latpraops) dalam rangka kontijensi aman nusa II penanganan COVID -19 Siwalima Tahun 2020 yang bertempat di Rupattama Polda Maluku pada Senin (23/03/2020).

Turut hadir dalam lat pra ops adalah Irwasda Maluku, PJU Polda Maluku, Kabag Ops Polresta Ambon dan Kasi Ops Brimob Maluku dan personel Polda maluku yang di tunjuk serta personel Polresta Ambon & PP Lease yang ditunjuk.

Dalam Sambutan Kapolda Maluku meminta kepada personel yang ditunjuk dalam Struktur operasi harus benar-benar memahami tupoksi dan melakukan target berupa sosialisasi, edukasi, mitigasi atau penyemprotan disinfektan, pembatasan aktifitas sosial untuk memutus penyebaran virus corona dengan baik.

"Dalam pelatihan instruktur dapat bersungguh sungguh dalam memberikan materi serta dapat dimengerti oleh para peserta untuk mencapai hasil yang maksimal," kata Kapolda.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Maluku Irjen Pol. Purn Drs. Murad Ismail meminta keseriusan semua pihak untuk bersama-sama menangkal virus tersebut dan mendukung penuh kegiatan tersebut.

"Kita jangan anggap temeh virus corona, ajak keluarga dan sanak family agar batasi keluar rumah apabila tidak terlalu penting dan alat yang digunakan Brimob mufah mudahan bisa membunuh virus corona karena untuk senjata kimia saja bisa di pulihkan," pintanya. (HumasPoldaMaluku)

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Drs. Herman Yoseph Lerebulan mengharapkan para siswa dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) tetap mengisi aktifitas libur dari proses belajar mengajar di sekolah yang dialihkan ke rumah dengan belajar secara mandiri dari Senin (23/03/2020) hingga Senin (05/04/2020).

Hal tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia (RI), R. Joko Widodo kepada seluruh pimpinan di daerah se-Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan demi mencegah penyebaran Pandemic Virus Corona atau Novel Coronavirus (Covid-19).

"Sesuai hasil rapat koordinasi dengan Forkopimda bersama Bupati tadi malam telah diputuskan bahwa hari ini dikeluarkan surat perintah sesuai dengan arahan bapak presiden yang disampaikan melalui gubernur kepada bupati dan walikota seindonesia. Sekarang kami menindaklanjuti dengan memberi libur bagi anak-anak sekolah selama 14 hari," papar dia kepada awak media pada Senin (23/03/2020).

Lerebulan menyampaikan pihaknya akan mengarahkan pihak sekolah untuk memberikan tugas kepada para siswa, mulai dari pengerjaan soal di buku panduan hingga tugas fisik olahraga. Sementara para Kepala Sekolah (Kepsek) hingga dirinya akan tetap melaksanakan aktifitas perkantoran dan berkoordinasi dengan posko Satgas penanganan Covid-19 di Tanimbar.

"Harap setiap orang tua memperhatikan sosial kontak seperti jarak, cara berkomunikasi, cara bersalaman, harus cuci tangan sesering mungkin," harapnya.

Bupati Petrus Fatlolon, SH., MH pun menginstruksikan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Kerja Dari Rumah (KDR) atau Work From Home (WFH) tetapi tidak berlaku bagi para pejabat struktural, Dinas Kesehatan (Dinkes), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. P. P. Margretty dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (Laura Sobuber)

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bupati Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, SH., MH secara resmi telah merumahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanimbar guna mencegah penyebaran wabah pandemic Corona (Covid-19).

"Dalam rangka mencegah penyebaran virus corona di Tanimbar, maka terhitung hari ini 23 Maret hingga tanggal 6 April 2020 sesuai dengan arahan Presiden kepada pimpinan daerah, maka kita mulai bekerja dari rumah," kata Bupati Fatlolon saat apel gabungan ASN pada Senin (23/03/2020).

Ia menyatakan bahwa instruksi tersebut tidak berlaku bagi pejabat struktural, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap melaksanakan aktifitas perkantoran.

Kemudian untuk Posko Satgas Penanganan Covid-19 akan bertempat di Dinas Kesehatan (Dinkes) Tanimbar. Ia juga meminta agar lembaga pendidikan dimulai dari PAUD hingga Perguruan Tinggi melakukan aktifitas belajar siswa atau mahasiswa dari rumah.

"Saya menghimbau seluruh masyarakat agar tidak panik namun tetap waspada dan menjaga kesehatan. ASN dilarang untuk melakukan perjalanan dinas keluar daerah, Satgas akan dibentuk untuk mengawasi jalur masuk dan keluar di Bandara maupun Pelabuhan Laut," imbaunya.

Selepas apel awal pekan tersebut, Bupati Fatlolon pun akan melakukan rapat bersama para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Forum Komunikasi Daerah (Forkopimda).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberi arahan kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk dapat mengeluarkan banyak kebijakan demi mencegah penyebaran virus corona.

Salah satu kebijakan yang dapat diambil, yaitu meliburkan sementara proses belajar mengajar di sekolah dan universitas dan mengimbau mereka belajar di rumah.

"Kemudian membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja dari rumah dengan menggunakan interaksi online dengan tetap mengutamakan pelayanan prima kepada masyaakat," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (15/03/2020). (Laura Sobuber)