SAUMLAKI - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, John Batlayery mengklaim Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanimbar sama sekali tidak memiliki hutang.

"Di tahun 2017 - 2018 tidak ada hutang maupun pinjaman," ungkapnya dalam pesan singkatnya pada Jumat (31/1) dengan mengutip artikel wawancaranya kepada tabloidskandal.com beberapa waktu lalu.

Meski tidak menjelaskan secara rinci kondisi umum keuangan kabupaten tersebut, Batlajery memastikan kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Petrus Fatlolon tersebut bebas hutang.

"Bila ada hutang maka pastinya DPRD dan Pemda akan menandatangani yang namanaya pengakuan hutang. Ini kan tidak ada," beber dia dalam pemberitaan hari Senin (20/1) lalu itu.

Ia juga membantah pernyataan Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanimbar, Ricky Jauwerissa yang menyebut Pemkab Tanimbar memiliki hutang Anggaran 2017 - 2018 sebesar Rp98 milyar, termasuk hutang di tahun 2016 sebesar Rp5 milyar.

Pernyataan itu, menurut dia tidak benar. Sebab pernyataan itu merupakan versi perorangan bukan resmi dari DPRD yang dituangkan dalam hasil paripurna, Keputusan Pemerintah Daerah, atau surat keputusan Bupati terkait dengan pengakuan hutang.

"Pemda tidak menciptakan hutang baru tahun 2017 - 2018 seperti yang dituduhkan oleh Ricky Jewerisa sebagai wakil ketua II DPRD," tegasnya.

Menurut Jhon Batlayery, data yang dikenal sebagai hutang, hanya berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan lainya merupakan paket luncuran yang akan di bayarkan pada tahun 2020.

Dia juga mengaku tidak pernah memberikan data hutang seperti yang disampaikan  Wakil Ketua II Ricky Jewerysa "Yang saya sampaikan itu adalah paket pekerjaan luncuran. Bukan hutang," tutup dia.

Sebelumnya Jauwerissa dalam grup sebuah grup whatsapp pada Sabtu (18/1) mengatakan bahwa utang daerah Tanimbar yang tercipta di tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp98 milyar.

Utang-utang itu, menurut dia tercipta dari 11 kegiatan di tahun 2016 saat kepemimpinan Bupati Bitzael Temmar dan sisanya di tahun 2017-2018 sejak kepemimpinan Bupati Petrus Fatlolon.

Dalam postingannya, Ricky mengakui kalau data utang Rp98 miliar itu diperolehnya dari Kepala BPKAD saat mengadakan rapat paripurna bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar beberapa waktu lalu.

"Saya sudah lewat masa perenungan bung, sekarang saya dalam masa perjuangan terkait data hutang yang tercipta di tahun 2017 dan 2018 senilai 98M yang diberikan oleh kepala BPKAD. Data ini diberikan saat Paripurna bersama TAPD," tulis Ricky.

Terhadap ancaman sebagian kalangan yang ingin melaporkan Ricky ke Badan Kehormatan Dewan, menurutnya silahkan saja tetapi mereka harus paham terhadap apa yang disampaikan olehnya. "Kita masing-masing punya interprestasi, terserah itu (98M) mau disebut luncuran, kurang bayar atau apa lah, tetapi yang dipastikan sesuai PP 12 tahun 2019 pasal 1 angka 16 itu sudah sangat jelas," ujar Ricky kepada Simpul Rakyat, Senin (27/1).

Ia menyatakan tidak membocorkan rahasia negara ke publik, sedangkan terhadap APBD atau sesuatu yang berkaitan dengan keuangan daerah itu wajar saja jika publik mengetahuinya karena itu milik rakyat dan wajib hukumnya untuk transparan.

Sebelumnya, dalam acara konferensi pers pada tanggal 19 November 2019 lalu, Sekretaris Daerah, Piterson Rangkoratat, menjelaskan bahwa pada tahun 2019 telah terjadi defisit. Olehnya itu Pemda harus mengambil langkah dengan melakukan pinjaman bank.

"Kita (Pemda) alokasikan untuk belanja Rp1 trilyun lebih namun karena terjadi defisit maka harus dibiayai dengan pinjaman daerah," ujar Rangkoratat saat itu.

Selanjutnya Pemda memutuskan untuk melakukan pinjaman bank sebesar 40 milyar rupiah seperti yang tertuang dalam APBD-P 2019 namun kemudian dibatalkan setelah TAPD bersama DPRD bersepakat untuk tidak melakukan pinjaman bank.

Setelah dibatalkan, Pemda memutuskan mengambil langkah rasionalisasi anggaran. Langkah tersebut menurut Sekretaris Daerah KKT, Piterson Rangkoratat dilakukan bertujuan untuk menghindari semakin bertambahnya utang daerah baru yang wajib dibayarkan pada tahun anggaran 2020.

Selain itu, Bupati Petrus Fatlolon menganggap langkah rasionalisasi tersebut sangat wajar karena bertujuan untuk melakukan efisiensi anggaran daerah.

Menurutnya, Pemda perlu melakukan efisiensi anggaran guna mengantisipasi besaran belanja daerah tidak melebihi anggaran penerimaan daerah.

Dilain sisi, Ketua DPC PDI Perjuangan Tanimbar, Andre Taborat, dalam postingannya di grup whatsapp, menngunkapkan meski kondisi APBD Tanimbar saat ini kecil, namun Pemda harus ada niat serta kemauan untuk membayar utang-utang tersebut.

"Kondisi APBD kita ada dalam posisi tidak banyak, kita punya pilihan sulit, tapi yang penting kemauan membayar untuk kemudian dianggarkan. Memang satu hal yang harus menjadi perhatian adalah menghindari utang baru. Semua tidak menginginkan ini terjadi tapi kita telah ada di dalamnya," cuit Andre Taborat. (AlbertBatlayeri)

JAYAPURA - Wali Kota Jayapura, Provinsi papua, Dr Benhur Tomi Mano MM, di undang menjadi pemateri dalam seminar nasional yang diselenggarakan di Universitas Nasional di Jakarta, 12 Maret mendatang.

"Pertama kami mengundang beliau dalam rangka seminar nasional, yang akan dilakukan di universitas Nasional Jakarta pada tanggal 12 Maret 2020,"kata Wali Kota Tidore kepulauan, Capt. Ali Ibrahim MH. usai bertemu Wali Kota Jayapura, di ruang kerjanya.

Selain itu, kehadiran Wali Kota bersama sejumlah staf diruang kerja Wali Kota Jayapura,  menjagak Wali Kota Jayapura dua periode ini, untuk mendukung Pemerintah Kota Tidore dalam usulannya menjadikan Sultan Tidore menjadi salah satu Pahlawan Nasional Indonesia.

"Kami datang sekalian silaturahmi,  berkordinasi dan konsultasi dengan Wali Kota Jayapura dan mengundang beliau supaya hadir dalam seminar dan memberikan dukungan terhadap usulan Sultan Syaedul Jehad Amiruddin Syaifuddin Syah menjadi pahlawan,"kata Wali Kota Tidore Kepulauan.

Sementara itu, Wali Kota Jayapura, Dr Benhur Tomi Mano MM, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang telah mengunjungi kota jayapura.

"Saya atas nama pemerintah, masyarakat dan leluhur ditanah ini, menyampaikan terima kasih banyak telah tiba dinegeri matahari terbit, Tanah Tabi Port Numbay,"kata Sambut Wali Kota Jayapura.

Wali Kota yang akrab disapa BTM ini menjelaskan hubungan kekerabatan Kota Jayapura dan Tidore Kepulauan memiliki keterkaitan dari segi pemerintah dan keagamaan. Untuk itu, permintaan Wali Kota Tidore Kepulauan untuk menjadi pemateri dalam seminar nasional, Wali Kota Jayapura menyanggupi kehadirannya pada seminar tersebut.

"Saya akan hadir, dan juga temna teman saya warga tidore yang bekerja di Kota Jayapura akan hadir bersama-sama dalam seminar nasional tersebut,"tegas Wali Kota Jayapura. (HumasKotajayapura)

TOLITOLI, LELEMUKU.COM - Truk dapur lapangan milik Satbrimob Sulawesi Tengah (Sulteng) diterjunkan membantu penyediaan makanan kepada seribu lebih pengungsi warga kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli–Toli, Sulawesi Tengah akibat kebakaran hebat yang terjadi pada Minggu (02/02/2020) lalu.

Pihak pemerintah melalui Basarda, TNI-Polri maupun badan lainnya bahu-membahu membantu para pengungsi dengan memberikan sembako dan trauma healing.

Komandan Satuan Brimob Polda Sulteng Kombes Pol Sony Sanjaya, S.I.K., telah memerintahkan agar 1 unit truk dapur lapangan dan 1 unit Truk Water Treatment milik Satbrimob diterjunkan guna membantu penyediaan makanan bagi para pengungsi.

Truk dapur lapangan beserta personel pendukung dibawah pimpinan Iptu Umar Ali bergerak via jalur darat dengan jarak kurang lebih 357 Km dari kota Palu menuju kecamatan Baolan, Tolitoli.

Setibanya di Baolan, berdasarkan koordinasi dan sinergi dengan BPBD Tolitoli dan Polres Toltoli, dapur lapangan beserta petugas pendukung ditempatkan pada lokasi pengungsian korban kebakaran tepatnya di halaman Pelabuhan Dede Kel. Sidoarjo Kec. Baolan Kab. Tolitoli.

Di lokasi ini, para personel Brimob Sulteng menyiapkan 100-150 porsi makanan untuk satu kali waktu makan dengan total 300 – 450 porsi per hari yang anggarannya didapat dari bantuan seluruh relawan maupun BPBD kab. Tolitoli.

Sesuai hasil rapat, penyaluran makanan diserahkan melalui relawan posko dan petugas dinas sosial yang bertugas pada hari itu, adapun bagi pengungsi yang ingin mengambil langsung diberikan izin untuk langsung mendatangi truk dapur lapangan Brimob Sulteng.

Kombes Pol Sony Sanjaya sendiri berharap bantuan tenaga dan truk dapur lapangan ini dapat meringankan kesulitan para pengungsi sekaligus membantu proses bantuan yang diberikan seluruh pihak. Kepada petugas Brimob beliau berpesan agar mengesampingkan rasa lelah dalam membantu para pengungsi.

"Ini adalah sedekah terbaik dan sesuai dengan semboyan Brimob Untuk Indonesia, dan Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan," ungkap Dansat Brimob Sulteng itu.

Terpisah, Iptu Umar Ali yang dihubungi via telepon menyampaikan bahwa truk dapur lapangan menempuh jalur yang cukup jauh dan melelahkan dikarenakan topografi wilayah Sulteng yang dipenuhi pegunungan.

"Perjuangan keras selama perjalanan tadi terbayar lunas dan hilang sendirinya dengan senyum dan ucapan terimakasih dari para pengungsi," jelas Iptu Umar Ali. (HumasPolri)

WEDA, LELEMUKU.OM - Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut) Drs. Edi Langkara, MH dan Abd. Rahim Odeyani, SH,MH bersama dengan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan kunjungan kerja di Desa Fritu Kecamatan Weda Utara. Selasa (4/2/2020)

Kunjungan kerja ini kali ini selain bertatap muka dengan masyarakat Desa Fritu. Bupati dan Wakil juga melakukan kunjungan di SD Sarono dan kawasan wisata Boki Maruru di Desa Sagea, pada kesempatan itu Pemda Halmahera Tengah juga memberikan bantuan alat olahraga kepada masyarakat setempat.

Dalam tatap muka Bupati menyampaikan kepada masyarakat desa Fritu, hal-hal yang menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, listrik, penggunaan Dana Desa, pengelolaan CSR, hingga jaringan telekomunikasi.

Bupati Edi Langkara juga mendengarkan dan menjawab keluhan masyarakat mengenai kurangnya tenaga kesehatan dan fasilitasnya, tenaga guru, instalasi listrik yang belum terlaksana secara keseluruhan, tidak adanya MCK di sekolah.

Pemerintah daerah berkomitmen akan memenuhi apa yang menjadi keluhan masyarakat secara bertahap.

Tatap muka yang berlangsung di depan kantor Desa Fritu turut dihadiri Kapolres Halteng, anggota DPRD, staf ahli, asisten, para kepala desa Se Weda Utara, serta masyarakat Desa Fritu dan sekitarnya. (DiskominfoHalteng)

PONTIANAK, LELEMUKU.COM - Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Drs. Arief Sulistyanto, M.Si bersama PJU Lemdiklat Polri hadir di SPN Polda Kalimantan Barat (Kalbar) untuk melihat langsung perkembangan proses pendidikan Bintara Polri di SPN Pontianak Polda Kalbar, Kamis (06/02/2020).

Pada kesempatan tersebut, Kalemdiklat menyampaikan bahwa para peserta didik adalah putra-putra terbaik dari yang baik yang ada di Kalbar dan telah melalui proses rekruitmen yang benar, dipilih dengan sistem yang bersih, dididik dengan baik di SPN untuk dijadikan polisi yg profesional dan berintegritas, dididik untuk penjadi polisi yang melayani dan akan mengabdi kepada masyarakat Kalbar.

"Nantinya setelah lulus pendidikan menjadi bintara remaja, masyarakat tidak mau tau pangkat saudara apa, masyarakat hanya akan menuntut kewajiban kita sebagai polisi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Gaji kita untuk melayani masyarakat jangan sampai kita menjadi musuh masyarakat," tegas Komjen Pol. Drs. Arief Sulistyanto.

Jenderal Bintang Tiga ini juga menambahkan gunakan  kewenangan  untuk melindungi dan melayani masyarakat. Jangan salah gunakan kewenangan dan jangan pula salah menerapkan kewenangan itu kepada masyarakat.

Diakhir arahannya, Kalemdiklat berpesan kepada para calon bintara, untuk manfaatkan waktu Pendidikan agar mencukupi bekal untuk menjadi polisi yang baik.

"Manusia jatuh bukan karena batu yang besar tapi karena kerikil yang kecil sehingga harus benar-benar bisa jaga diri", ucap Kalemdiklat.(HumasPolri)

PONTIANAK, LELEMUKU.COM - Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Drs. Arief Sulistyanto, M.Si bersama PJU Lemdiklat Polri hadir di SPN Polda Kalimantan Barat (Kalbar) untuk melihat langsung perkembangan proses pendidikan Bintara Polri di SPN Pontianak Polda Kalbar, Kamis (06/02/2020).

Pada kesempatan tersebut, Kalemdiklat menyampaikan bahwa para peserta didik adalah putra-putra terbaik dari yang baik yang ada di Kalbar dan telah melalui proses rekruitmen yang benar, dipilih dengan sistem yang bersih, dididik dengan baik di SPN untuk dijadikan polisi yg profesional dan berintegritas, dididik untuk penjadi polisi yang melayani dan akan mengabdi kepada masyarakat Kalbar.

"Nantinya setelah lulus pendidikan menjadi bintara remaja, masyarakat tidak mau tau pangkat saudara apa, masyarakat hanya akan menuntut kewajiban kita sebagai polisi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Gaji kita untuk melayani masyarakat jangan sampai kita menjadi musuh masyarakat," tegas Komjen Pol. Drs. Arief Sulistyanto.

Jenderal Bintang Tiga ini juga menambahkan gunakan  kewenangan  untuk melindungi dan melayani masyarakat. Jangan salah gunakan kewenangan dan jangan pula salah menerapkan kewenangan itu kepada masyarakat.

Diakhir arahannya, Kalemdiklat berpesan kepada para calon bintara, untuk manfaatkan waktu Pendidikan agar mencukupi bekal untuk menjadi polisi yang baik.

"Manusia jatuh bukan karena batu yang besar tapi karena kerikil yang kecil sehingga harus benar-benar bisa jaga diri", ucap Kalemdiklat.(HumasPolri)

PONTIANAK, LELEMUKU.COM - Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Drs. Arief Sulistyanto, M.Si bersama PJU Lemdiklat Polri hadir di SPN Polda Kalimantan Barat (Kalbar) untuk melihat langsung perkembangan proses pendidikan Bintara Polri di SPN Pontianak Polda Kalbar, Kamis (06/02/2020).

Pada kesempatan tersebut, Kalemdiklat menyampaikan bahwa para peserta didik adalah putra-putra terbaik dari yang baik yang ada di Kalbar dan telah melalui proses rekruitmen yang benar, dipilih dengan sistem yang bersih, dididik dengan baik di SPN untuk dijadikan polisi yg profesional dan berintegritas, dididik untuk penjadi polisi yang melayani dan akan mengabdi kepada masyarakat Kalbar.

"Nantinya setelah lulus pendidikan menjadi bintara remaja, masyarakat tidak mau tau pangkat saudara apa, masyarakat hanya akan menuntut kewajiban kita sebagai polisi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Gaji kita untuk melayani masyarakat jangan sampai kita menjadi musuh masyarakat," tegas Komjen Pol. Drs. Arief Sulistyanto.

Jenderal Bintang Tiga ini juga menambahkan gunakan  kewenangan  untuk melindungi dan melayani masyarakat. Jangan salah gunakan kewenangan dan jangan pula salah menerapkan kewenangan itu kepada masyarakat.

Diakhir arahannya, Kalemdiklat berpesan kepada para calon bintara, untuk manfaatkan waktu Pendidikan agar mencukupi bekal untuk menjadi polisi yang baik.

"Manusia jatuh bukan karena batu yang besar tapi karena kerikil yang kecil sehingga harus benar-benar bisa jaga diri", ucap Kalemdiklat.(HumasPolri)

PONTIANAK, LELEMUKU.COM - Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Drs. Arief Sulistyanto, M.Si bersama PJU Lemdiklat Polri hadir di SPN Polda Kalimantan Barat (Kalbar) untuk melihat langsung perkembangan proses pendidikan Bintara Polri di SPN Pontianak Polda Kalbar, Kamis (06/02/2020).

Pada kesempatan tersebut, Kalemdiklat menyampaikan bahwa para peserta didik adalah putra-putra terbaik dari yang baik yang ada di Kalbar dan telah melalui proses rekruitmen yang benar, dipilih dengan sistem yang bersih, dididik dengan baik di SPN untuk dijadikan polisi yg profesional dan berintegritas, dididik untuk penjadi polisi yang melayani dan akan mengabdi kepada masyarakat Kalbar.

"Nantinya setelah lulus pendidikan menjadi bintara remaja, masyarakat tidak mau tau pangkat saudara apa, masyarakat hanya akan menuntut kewajiban kita sebagai polisi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Gaji kita untuk melayani masyarakat jangan sampai kita menjadi musuh masyarakat," tegas Komjen Pol. Drs. Arief Sulistyanto.

Jenderal Bintang Tiga ini juga menambahkan gunakan  kewenangan  untuk melindungi dan melayani masyarakat. Jangan salah gunakan kewenangan dan jangan pula salah menerapkan kewenangan itu kepada masyarakat.

Diakhir arahannya, Kalemdiklat berpesan kepada para calon bintara, untuk manfaatkan waktu Pendidikan agar mencukupi bekal untuk menjadi polisi yang baik.

"Manusia jatuh bukan karena batu yang besar tapi karena kerikil yang kecil sehingga harus benar-benar bisa jaga diri", ucap Kalemdiklat.(HumasPolri)

PONTIANAK, LELEMUKU.COM - Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Drs. Arief Sulistyanto, M.Si bersama PJU Lemdiklat Polri hadir di SPN Polda Kalimantan Barat (Kalbar) untuk melihat langsung perkembangan proses pendidikan Bintara Polri di SPN Pontianak Polda Kalbar, Kamis (06/02/2020).

Pada kesempatan tersebut, Kalemdiklat menyampaikan bahwa para peserta didik adalah putra-putra terbaik dari yang baik yang ada di Kalbar dan telah melalui proses rekruitmen yang benar, dipilih dengan sistem yang bersih, dididik dengan baik di SPN untuk dijadikan polisi yg profesional dan berintegritas, dididik untuk penjadi polisi yang melayani dan akan mengabdi kepada masyarakat Kalbar.

"Nantinya setelah lulus pendidikan menjadi bintara remaja, masyarakat tidak mau tau pangkat saudara apa, masyarakat hanya akan menuntut kewajiban kita sebagai polisi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Gaji kita untuk melayani masyarakat jangan sampai kita menjadi musuh masyarakat," tegas Komjen Pol. Drs. Arief Sulistyanto.

Jenderal Bintang Tiga ini juga menambahkan gunakan  kewenangan  untuk melindungi dan melayani masyarakat. Jangan salah gunakan kewenangan dan jangan pula salah menerapkan kewenangan itu kepada masyarakat.

Diakhir arahannya, Kalemdiklat berpesan kepada para calon bintara, untuk manfaatkan waktu Pendidikan agar mencukupi bekal untuk menjadi polisi yang baik.

"Manusia jatuh bukan karena batu yang besar tapi karena kerikil yang kecil sehingga harus benar-benar bisa jaga diri", ucap Kalemdiklat.(HumasPolri)

PONTIANAK, LELEMUKU.COM - Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Drs. Arief Sulistyanto, M.Si bersama PJU Lemdiklat Polri hadir di SPN Polda Kalimantan Barat (Kalbar) untuk melihat langsung perkembangan proses pendidikan Bintara Polri di SPN Pontianak Polda Kalbar, Kamis (06/02/2020).

Pada kesempatan tersebut, Kalemdiklat menyampaikan bahwa para peserta didik adalah putra-putra terbaik dari yang baik yang ada di Kalbar dan telah melalui proses rekruitmen yang benar, dipilih dengan sistem yang bersih, dididik dengan baik di SPN untuk dijadikan polisi yg profesional dan berintegritas, dididik untuk penjadi polisi yang melayani dan akan mengabdi kepada masyarakat Kalbar.

"Nantinya setelah lulus pendidikan menjadi bintara remaja, masyarakat tidak mau tau pangkat saudara apa, masyarakat hanya akan menuntut kewajiban kita sebagai polisi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Gaji kita untuk melayani masyarakat jangan sampai kita menjadi musuh masyarakat," tegas Komjen Pol. Drs. Arief Sulistyanto.

Jenderal Bintang Tiga ini juga menambahkan gunakan  kewenangan  untuk melindungi dan melayani masyarakat. Jangan salah gunakan kewenangan dan jangan pula salah menerapkan kewenangan itu kepada masyarakat.

Diakhir arahannya, Kalemdiklat berpesan kepada para calon bintara, untuk manfaatkan waktu Pendidikan agar mencukupi bekal untuk menjadi polisi yang baik.

"Manusia jatuh bukan karena batu yang besar tapi karena kerikil yang kecil sehingga harus benar-benar bisa jaga diri", ucap Kalemdiklat.(HumasPolri)