WAMENA, LELEMUKU.COM - Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua meminta 27 Puskesmas yang ada di wilayahnya menjabarkan visi misinya melalui pelayanan kesehatan, sebelum mengajukan permohonan penambahan tenaga medis.

Hal ini disampaikannya disela-sela peresmian Puskesmas di Distrik Yalengga, Selasa (03/12)

"Saya mau lihat kinerjannya dulu, kalau kinerja sesuai dengan visi dan misi kami maka puskesmas tidak perlu meminta, tapi kami akan berikan tenaga tambahan," ungkap Bupati Banua.

Lanjutnya, ini sudah menjadi target pasangan Jhon Marthin dalam visi misinya yakni peningkatan mutu kesehatan, pendidikan, dan perekonomian warga.

"Memang kita perlu tambah tenaga medis karena Puskesmas Yalengga akan menjadi puskesmas rawat inap," katanya.

Puskesmas Yalengga sendiri dibangun dalam satu tahun anggaran yang bersumber dari  Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 12 milyar. (DiskominfoPapua)

BENTENG, LELEMUKU.COM – Penerapan kebijakan Peraturan Daerah (Perda) No. 20 Tahun 2009 kembali disorot warga menyusul akan masih sangat banyaknya hewan dan ternak liar tak bertuan yang kerap dijumpai berkeliaran dan 'bergentayangan' di jalan raya.

Sorotan kembali dilontarkan warga masyarakat, setelah pada beberapa hari lalu, ternak kerbau liar tak bertuan, sempat menjadi penyebab ringseknya armada mobil ambulance milik Puskesmas Buki, usai menabrak kerbau di jembatan Tulang, Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai.

Hanya berselang beberapa hari pasca kejadian naas itu, sekawanan sapi tak bertuan yang acap kali berkeliaran di jalan poros rumah sakit umum daerah KH. Haiyung, Benteng, kembali terekam camera dan menjadi sorotan warga masyarakat di akun media sosial facebook.

Salah seorang pemilik akun media sosial bernama Mey Erwan yang dikonfirmasi wartawan, hari. Kamis, (20/02) menyataksn, foto sapi liar tak bertuan yang dipostingnya adalah kawanan sapi yang kerap menjadi penebar 'ranjau' darat dan tidak jarang menjadi jebakan buat warga.

'Ranjau' darat, berupa kotoran sapi berbau menyengat acapkali menjadi jebakan, terutama bagi mereka warga yang melintas di jalur dua, jalan Jend. Achmad Yani bagian selatan yang mengarah ke RSUD KH. Haiyung, Benteng.

Kawanan sapi liar tak bertuan juga ikut terekam camera dan kerap dijumpai di jalan poros Desa Parak, Kecamatan Bontomanai yang terkadang menyeberang jalan secara tiba-tiba dan berpotensi membahayakan keselamatan pengendara.

Terkait akan hal tersebut, Mey Erwan meminta agar pemerintah kabupaten dapat bersikap tegas dalam menegakkan ketentuan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2009 Tentang : Pemeliharaan hewan/ternak.

Selain dinilai dapat berpotensi menganggu kelancaran arus lalu lintas, kawanan sapi liar tak bertuan ini juga dianggap sangat menganggu kepentingan umum dan bahkan tak jarang menjadi pemicu kecelakaan lalu lintas hingga darah korban pun harus bercsceran di jalan usai menabrak kawanan sapi yang tak jelas pemiliknya itu.

Warga merasa kesal dan protes karena kawanan sapi tersebut acap kali membuang kotoran sembarangan dengan bau menyengat dan kerap mengotori beberapa ruas-ruas jalan protokol yang setiap harinya rutin dilintasi oleh warga. ( Fadly Syarif)

BENTENG, LELEMUKU.COM – Rangkaian blusukan digelar Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia ( GNPK-RI) Kabupaten Kepulauan Selayar. Sulawesi-Selatan, hari, Minggu, (16/02/2020).

Agenda blusukan dipusatkan di bekas, bangunan gudang KUD Pelita, di ruas jalan Veteran Benteng yang saat ini, tidak lagi termanfaatkan dan tidak terurus sama sekali

Dalam rangkaian blusukannya kali ini, Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia, sempat bertemu dan berbjncang bersama, Hj. Sitti Asyiah yang mengaku sebagai isteri salah seorang tokoh pengagas, pembangunan gudang KUD Pelita, di era tahun 1978-1979 silam.

Bangunan gudang tua yang sudah berusia kurang lebih empat puluh dua tahun yang merupakan asset tidak bergerak, milik ex. anggota KUD Pelita tersebut, kini dikuasakan pemanfaatannya, kepada Hj. Sitti Asyiah dengan ketentuan yang bersangkutan, berkewajiban melunasi pajak bumi dan bangunan gudang beserta lokasinya.

di hadapan jajaran Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia, Sitti Aisyiah menuturkan keinginanan dan harapannya kepada pemerintah kabupaten untuk dapat turun tangan dan menggelontorkan anggaran rehabilitasi ex. bangunan KUD Pelita, agar dapat kembali dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk menyimpan stock hasil bumi dan pertanian.

Ia berharap, harga kopra dan cengkeh yang saat ini, sangat anjlok dapat segera kembali stabil agar petani dan warga masyarakat bisa menghela nafas lega, seperti sebelumnya.

di lokasi yang sama, Ketua GNPK-RI Kabupaten Kepulauan Selayar, Fadly Syarif, mengutarakan,

"Kegiatan blusukan ini merupakan agenda rutin yang digelar jajaran Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia.

Hampir pada setiap kegiatan kunjungan, kita senantiasa memberikan motivasi dan semangat kehidupan bagi masyarakat dalam menghadapi pasang surut harga komoditi pertanian dan hasil bumi".

Hal ini kita lakukan sebagai wujud nyata kepeduliaan dan keberpihakan ormas GNPK-RI terhadap upaya peningkatan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Selain berdialog dengan masyarakat, agenda kunjungan kita fokuskan untuk melihat dan menyaksikan kondisi fisik bangunan gudang yang sudah sangat memprihatinkan.

Beberapa bagian dindingnya mulai retak, dan bahkan, hancur termakan usia.

Sementara rangka bangunan dan atapnya, sudah rusak total. Kondisi yang tak kalah miris, terlihat pada beberapa bagian daun jendela yang mulai lapuk dan keropos.

"Kita berharap, agar bangunan gudang tua yang dulunya merupakan salah satu urat nadi perekonomoan warga masyarakat ini bisa mendapat perhatian dari pihak instansi tekhnis terkait".

"Gudang ini, tak lepas dari catatan sejarah perekonomian daerah di masa lalu. Oleh karenanya, pemerintah kabupaten berkewajiban mendorong pengalokasian anggaran rehabilitasi bngunan gudang dimaksud, tegasnya. (Fadly Syarif)

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Wali Kota Ternate DR. H. Burhan Abdurahman SH.MM, menghadiri acara launching dan pembukaan Climate Resilience and Inclusive Cities (CRIC) Kota-Kota Inklusif Ketahanan Iklim yang dipusatkan di Balai Agung, Balai Jakarta, Kamis (30/1/2020). Hadirnya Wali Kota sekaligus menjadi pembicara utama pada acara tersebut.

Dalam materinya, Wali Kota Ternate, memaparkan, ratusan juta orang di daerah perkotaan miskin dihantam Pockets Of Deprivation atau Kantong-Kantong Persediaan, "Padahal mereka tidak kekurangan infrastruktur dasar seperti air dan sanitasi. Masalah akan memburuk ketika wilayah yang paling rapuh diterpa oleh naiknya permukaan laut, banjir, tanah longsor, naiknya racun polusi udara, peringatan topan, badai, atau periode kemarau dan kekeringan yang lebih ekstrim terkait dengan perubahan iklim," kata Wali Kota.

Menurutnya, kota dan pemerintah daerah semakin diakui sebagai aktor kunci dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan SDGs atau kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan kearah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

"United Cities and Local Goverments Asia Pacific United Cities (UCLG ASPAC) sebagai asosiasi pemerintah daerah adalah aktor kunci sebagai pusat manajemen pengetahuan tentang masalah pemerintah daerah di wilayah Asia Pacific. UCLG ASPAC memiliki sumber kepemimpinan yang kuat yang membutuhkan dukungan kerangka kerja dan kombinasi langkah-langkah untuk mencapai perubahan yang dibutuhkan," ujar Wali Kota sebagaimana dikutip dari rilis yang diterima tim redaksi.

Mempertimbangkan urgensi masalah ketahanan iklim, sambung Wali Kota, UCLG ASPAC memprakarsai terbentuknya Climate Resilience Inclusive Cities (CRIC). "Ini adalah proyek lima (5) tahun dengan tujuan keseluruhan untuk mengusulkan proyek kerja sama berjangka panjang dan unit melalui kerja sama segitiga antara Kota dan pusat penelitian di Eropa, Selatan Asia (India, Nepal, Bangladesh), dan Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand)," ungkap Wali Kota.

Proyek itu, juga akan berkontribusi pada pembangunan perkotaan terpadu yang berkelanjutan, tata pemerintahan yang baik, dan iklim adaptasi/mitigasi melalui kemitraan jangka panjang, dan perangkat seperti rencana aksi lokal yang berkelanjutan, alat peringatan dini, kualitas udara dan pengelolaan limbah yang berkonsultasi dengan para panel ahli.

Kegiatan CRIC ini bertujuan untuk mempromosikan kegiatan CRIC kepada pemerintah daerah di Indonesia sebagai kota percontohan potensial untuk penerapan, memberikan pemahaman keadaan terkini tentang isu perubahan iklim dan ketahanan di tingkat nasional dan subnasional level di Indonesia.

Selain itu hal ini juga bertujuan untuk memetakan kesenjangan di tingkat pemerintah daerah pada masalah iklim dan ketahanan, untuk memetakan kegiatan mitra pembangunan lainnya di sektor ini sehingga dapat mengidentifikasi potensi kolaborasi kerja, untuk mempromosikan peran utama Uni Eropa dalam mendukung aksi lokal pada energi dan iklim serta masalah ketahanan. (DiskominfoTernate)

TERNATE, LELEMUKU.COM - Bupati Kabupaten Buru, Ramly Umasugi beserta rombongan, dijadwalkan tiba di Ternate pada Kamis (23/1/2020) sekira pukul 05:00 waktu di Ternate dengan menggunakan kapal KM Dorolonda. Bupati bersama Kapolres dan Dandim serta para pejabat eselon II, III dan IV di lingkup Pemkab Buru itu, dijadwalkan mengunjungi Ternate selama dua hari untuk melakukan studi banding (Stuban) tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.

Kepala Bagian (Kabag) Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setda  Kota Ternate, M Syaiful Arsyad membenarkan rencana kedatangan orang nomor satu Pemkab Buru beserta jajarannya ke Kota Ternate. Menurut Syaiful, berdasarkan surat permohonan Pemkab Buru dengan nomor : 423/12 tertanggal 14 Januari 2020 yang ditujukan kepada Wali Kota Ternate, tentang permohonan pelaksanaan stuban di Pemkot Ternate.

"Kemudian, Wali Kota melalui surat 423/06 tanggal 15 Januari 2020, merespon surat yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Buru, menyatakan persetujuan dan sangat gembira, wellcome dengan kedatangan Bupati dan rombongan ke Kota Ternate," kata Syaiful seraya menyebut, Wali Kota juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Buru yang telah memilih Kota Ternate sebagai tujuan studi banding.

Dijelaskan, stuban Pemkab Buru ke Kota Ternate, akan dipimpin langsung oleh Bupati Buru, Ramly Umasugi bersama Kapolres dan Dandim, "Dengan jumlah rombongan sesuai daftar yang disampaikan itu, sebanyak 121 orang termasuk seluruh pimpinan SKPD, pejabat Eselon II dan III," terangnya.

Syaiful menambahkan, kedatangan Bupati Buru dan rombongan ke Ternate untuk melakukan stuban pada lima SKPD diantaranya, Dispar, Disperkim, Dispenda, Dinas Perikanan dan kantor Wali Kota.

Pemkot Ternate, sambung Syaiful, telah melakukan koordinasi dengan Humas Pemkab Buru terkait rencana kedatangan Bupati bersama rombongan, "Humas Pemkab Buru sudah memastikan, fix Bupati dan rombongan akan tiba di Ternate pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 jam 5 pagi dengan KM Dorolonda," sebutnya.
Juru bicara Pemkot Ternate itu mengaku, secara tekhnis, Pemkot telah melakukan rapat koordinasi terkait penyambutan kedatangan Bupati Buru dan rombongan ke Kota Ternate.

"Kita sudah melakukan rapat koordinasi untuk melakukan penjemputan di pelabuhan termasuk menyiapkan sarana transportasi. Nanti juga Wali Kota akan menerima kunjungan itu di kantor Wali Kota pada pagi hari dalam bentuk ucapan selamat datang," pungkas Syaiful. (DiskominfoSandiTernate)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Bupati Biak Hery Ario Naap diingatkan untuk segera mendorong penetapan wakil bupati setempat, sepeninggal Alm. Nehemia Wospakrik MM yang mangkat pada 2018 lalu.

Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa minta agar penetapan wakil bupati Biak yang baru, tak ditunda-tunda. Sebab akan mendapat penilaian buruk dari masyarakat.

"Sekda atas nama Gubernur Papua kan sudah menyurat ke Bupati Biak supaya proses rekrutmen wakil bupati segera dilaksanakan. Artinya, tidak boleh pemerintah (Biak) berlama-lama"

"Harus mempercepat (penetapan wakil bupati) karena jika lama-lama akan dicurigai masyarakat," ucap ia di Jayapura, Rabu (19/2/2020).

Dia tambahkan, penunjukan wakil bupati yang baru sangat penting untuk menunjang pemerintahan dan pembangunan di Biak.

Oleh sebab itu, dia berharap pernyataan ini dapat segera direspon pemda dan DPRD setempat, supaya tidak terjadi kekosongan jabatan dalam waktu yang lama di kabupaten itu.

Gubernur Papua Lukas Enembe dalam beberapa kesempatan sebenarnya telah menginstruksikan Bupati Biak Herry Ario Naap untuk segera mendorong pengisian jabatan wakil bupati Biak.

Hanya saja dia meminta agar pengisian jabatan wakil bupati tak boleh dilakukan atas dasar keinginan bupati semata atau pihak tertentu. Pengisian jabatan wajib mengacu kepada aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Wakil Bupati Sarmi Yosina Troce Insyaf resmi diberhentikan Mendagri, usai ditangkap tim Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jayapura, di Jakarta Selatan, Selasa 18 Februari 2020.

Pemberhentian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Mendagri Nomor 132.91-3846 Tahun 2019 tentang pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Sarmi Provinsi Papua, yang diserahkan Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa kepada Plh. Sekda Sarmi Flavius Yaas, Rabu (19/2/2020), di Jayapura.

"Saya secara resmi mewakili Gubernur Papua menyerahkan SK Pemberhentian Wakil Bupati Sarmi kepada Sekda Sarmi," ucap Doren, disaksikan Kepala Biro Tata Pemerintahan serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan jajaran.

Doren berharap Sekda bersama Bupati Sarmi segera mendorong pelantikan wakil bupati yang baru dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan begitu, diharapkan proses pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut, bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Sementara itu, Plh. Sekda Sarmi Flavius Yaas memastikan segera berkoordinasi dengan bupati untuk mendorong penunjukan calon wakil bupati Sarmi melalui DPRD.

"Yang pasti kita akan serahkan SK pemberhentian wakil bupati ini dulu kepada bupati untuk selanjutnya kita menunggu arahan pimpinan".

"Namun pada prinsipnya kita siap mendorong agar penetapan wabup ini bisa secepatnya dilakukan melalui mekanisme dewan," akunya.

Diketahui, Yosina Troce Insyaf yang sebelumnya menyandang status tersangka korupsi pelaksana kegiatan pembangunan bendungan irigasi di SP II, Kabupaten Sarmi dengan kerugian negara senilai Rp2,28 miliar.

Yosina ditangkap saat berada di L'Avenue Apartemen kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Lalu diterbangkan ke Jayapura guna menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Doyo, Sentani. (DiskominfoPapua)

LAURAN, LELEMUKU.COM – Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Saumlaki (STKIPS) yang bernaung pada Yayasan Perguruan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki (YPT-RLS) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku mengecam keras pernyataan dari salah satu oknum warga yang mengaku mengatasnamakan orangtua dari mahasiswa bermarga Weriratan yang terkesan menyudutkan dan berusaha membuat buruk citra dan nama baik lembaga tersebut."Saya ingin meluruskan beberapa hal terkait dengan berita yang dimuat di saburomedia.com tertanggal 17 Februari 2020 dengan judul 'Mahasiswa STKIPS KKT keluhkan Biaya Kuliah Mahal' yang disampaikan oleh katanya mewakili orangtua mahasiswa, Thomas Weriratan. Kami menilai informasi itu hanya mencoba untuk membuat citra dan nama baik STKIPS dimata publik menjadi hancur," kata Ketua STKIPS, Oliver Srue, S.Th., M.Pd kepada Lelemuku.com pada Rabu (19/02/2020).Ia mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan pengecekan dokumen mahasiswa dari angkatan pertama di tahun 2012 lalu hingga 2020 ini, namun tidak ada satupun mahasiswanya yang memiliki marga ataupun bernama belakang 'Weriratan'.Kemudian Srue menyatakan kekecewaannya terkait beberapa pernyataan yang tidak berdasar dan telah dilontarkan oleh Thomas Weriratan, diantaranya menuding bahwa pihak kampus telah sewenang-wenang menaikan biaya SPP, adanya aksi pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh setiap dosen, melakukan nepotisme dalam pemberian beasiswa, kualitas dari dosen pengajar yang diragukan dan jumlah mahasiswa yang tidak memenuhi strandar dalam kelas.Menurut Srue hal tersebut merupakan pernyataan bohong atau hoax yang sangat merugikan pihaknya karena STKIPS sangat berpegang pada Peraturan YPT-RLS Nomor 01 Tahun 2018 tentang 'Pedoman Pelaksanaan Anggaran yang juga diterapkan oleh kedua lembaga lainnya, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki (STIESA) dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki (STIAS) yang tidak pernah ada kenaikan atau perubahan sedikitpun.Selain itu, dirinya mengaku bahwa STKIPS telah memiliki ijin pendirian yang jelas dari Kementerian Pendidikan, sehingga telah terakreditasi dan sementara sedang berlangsung pendampingan peningkatan akreditasi dari C ke B oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara (Malut) serta meraih peringkat ke-4 pelaporan data terbaik di tahun 2019 lalu."Seleksi penerimaan beasiswa bidikmisi, PPA dan Inpex melalui sisitem dan mekanisme dan semua mahasiswa berpeluang untuk mendapatkan beasiswa. Jadi pernyataan dari Thomas Weriratan itu sama seklai tidak benar dan sudah sangat merugikan lembaga STKIPS, maka saya pastikan bahwa yang bersangkutan akan segera kami pidanakan, karena Thomas Weriratan telah mencoba untuk menyebarkan berita bohong ke publik sehingga mencemarkan nama baik STKIPS," kecam Srue.Seperti diberitakan Saburomedia.com, Thomas Weriratan, warga yang mengklaim orang tua dari salah satu mahasiswa pada STKIPS mengeluhkan biaya kuliah yang begitu mahal. Selain itu, Weriratan mengklaim biaya di sekolah tersebut mahal dengan kualitas staff pengajar yang dipertanyakan karena tidak sesuai dengan dasar keilmuannya."Kami orang tua hampir-hampir tak bisa bernapas jika saat pembayaran uang semester tiba, tak hanya itu kualias tenaga Pengajar juga patut di pertanyakan, sebab seorang Magister Hukum, bisa mengajar mata Pelajaran Bahasa Inggris, Master Thelogia bisa mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris, itu khan aneh, tetapi di kampus STKIPS yang bersangkutan tetap dilegalkan dan semua petinggi di kampus salah satunya Ketua Yayasan seakan menutup mata untuk hal itu, " terangnya kepada media tersebut via seluler, Senin (17/02/2020).Weriratan mengatakan kecewa dengan kampus yang sudah mencetak beberapa lulusan dengan Gelar S.Pd dan memiliki dua jurusan diantaranya Matematika dan Bahasa Inggris itu. Sebab pihak kampus yang sewenang-wenang menaikan biaya SPP dan aksi pungli yang dilakukan oleh Dosen mata kuliah."Atas kondisi itu, mewakili orang tua mahasiswa saya ingin menyampaikan kepada Ketua LLDIKTI Wilayah Maluku – Maluku Utara, bolehkah sarjana yang bukan besiknya bisa menyajikan mata kuliah lain? Harapannya bisa ada perhatian atas kondisi tersebut. Kami merasa ditipu dan dipermainkan, jika di perbolehkan layangkan teguran keras dan sesegera mungkin dilakukan pembenahan terhadap dosen- dosen tenaga pengajar tersebut," tuntut dia.Ia juga menuntut agar pihak-pihak berwenang dapat melakukan verifikasi dosen-dosen yang ijazahnya dilaporkan di LLDIKTI sebagai tenaga pengajar. Sebab ia mengklaim para dosen tersebut sudah diberhentikan sekian lama dari Dosen STKIPS tersebut."Tak hanya itu, beberapa keluhan dari orang tua mahasiswa juga disampaikan diantaranya sosialisasi Penerimaan Masiswa Baru di sampaikan bahwa akan di berikan beberapa beasiswa kepada para pendaftar yang bergabung di STKIPS tetapi pada kenyataannya semua berbeda. Beasiswa yang diumumkan itu hanya di peruntunkan bagi adik,saudara atau anak dari petinggi-petinggi di STKIPS. Jadi kami heran tapi mau dibuat bagaimana kami hanya masyarakat kecil yang kurang tersentuh oleh keadilan, " ucapnya.Alhasil klaim Weriratan, hingga semester dua dan seterusnya anak-anak mulai berhenti kuliah karna tak mampu membayar SPP dan hasilya satu kelas hanya ada dua atau tiga mahasiswa yang aktif berkuliah. (Albert Batlayeri)

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Puteri Indonesia Papua 2020, Hermin Rachel Makanuay akan mempromosikan pariwisata Kota Jayapura di Pemilihan Puteri Indonesia (PPI) 2020.

Melalui rilis Yayasan Puteri Indonesia mengatakan bahwa Rachel dalam 2 tahun terakhir sangat fokus pada pariwisata Kota Jayapura, yaitu dengan melakukan berbagai aktivitas bersama Ikatan Putra Putri Pariwisata Kota Jayapura atau Tan Monj Port Numbay.

Kegiatan yang dilakukan diantaranya membantu mempromosikan pariwisata Kota Jayapura dan terlibat aktif dalam segala kegiatan kepariwisataan pemerintah Kota Jayapura.

Kumudian pada setahun ini, Rachel juga bergabung bersama organisasi "Genpi Kota Jayapura – Generasi Pesona Indonesia" yang fokus mengeksplor dan membantu perkembangan pariwisata Kota Jayapura dibawah Binaan Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura. (Laura Sobuber)

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kepolisian Resor (Polres) Maluku Tenggara Barat (MTB) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku menggelar kegiatan Sambang Perairan dalam rangka mendukung Program Quick Wins Polri kegiatan 1 'Penegakan Hukum bagi Organisasi Radikal dan Anti Pancasila' pada Kamis (20/02/2020).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kompleks Pelabuhan Saumlaki yang berdasarkan pada Surat Perintah Kapolres Nomor : Sprin / 132 / II / 2020 tanggal 07 Februari 2020.

Kasat Polairud Polres MTB, IPDA J.M. Seleky mengatakan bahwa program Quick Wins Polri tersebut merupakan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Paham radikal adalah paham dari orang-orang yang ingin mengubah ideologi negara kita dengan melalui berbagai cara dan Pancasilalah ideologi negara kita yang sudah final dan harus dijaga sebagai ideologi yang mempersatukan bangsa Indonesia dalam perbedaan.

"Melalui kegiatan ini, saya mengajak bapak-bapak untuk bersama-sama mengantisipasi masuknya paham-paham di luar ideologi negara kita yaitu Pancasila. Bila suatu saat nanti bapak menemukan penyebaran paham-paham radikal seperti ini, kami harap agar segera dilaporkan kepada pihak Kepolisian," kata dia.

Seleky berharap agar para nelayan dan masyarakat di pesisir dapat berpartisipasi aktif dalam menangkal paham-paham yang hendak merongrong Pancasila dan NKRI dan bersama-sama menjaga cita-cita pendiri bangsa dalam hidup di alam kemerdekaan dalam kedamaian dan kesejahteraan.

"Kita harus saling menghargai antara sesama, menjaga kerukunan antar umat beragama, meningkatkan rasa kekeluargaan dan selalu bekerja sama dengan baik. Terutama antara sesama nelayan agar pekerjaan dalam mencari nafkah di laut dapat berjalan dengan baik. Jangan lupa agar dalam menjalankan kegiatan di laut, jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum," harapnya.

Kemudian Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Tanimbar Selatan (Tansel), Frets Watutamata S.Hut menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam menangkal paham radikal dan memperkuat Pancasila sebagai Ideologi Negara kita.

Ia menuturkan pihaknya sangat mendukung dan menyambut gembira kegiatan itu untuk dapat menangkal paham radikali di Tanimbar demi keamanan dan ketertiban. Watutamata pun mengimbau para nelayan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan laut dan tidak membuang sampah ke laut agar kelestarian lingkungan laut kita dapat terjaga dengan baik

"Terorisme biasanya muncul dari orang-orang yang berfikir bahwa orang yang di luar keyakinannya adalah kafir, sehingga paham-paham yang tingkat fanatisme keagamaannya tinggi seperti inilah yang dapat memicu tindakan-tindakan yang mengarah radikal. Oleh karena itu mari bersama-sama kita menjaga kerukunan antar umat beragama serta saling menghargai antara para pemeluk agama yang lain," tutupnya.

Sementara itu, Bhabinkamtibmas Kelurahan Saumlaki Brigpol Alfi Toisuta mewakili Kapolsek Tansel memberi ucapan terima kasih kepada para nelayan yang telah senantiasa menjaga Kamtibmas di wilayah atau lingkungan.

"Sya menghimbau kepada kita semua agar bapak-bapak dapat membantu kami dari pihak kepolisian agar segera melaporkan bilamana menemukan kelompok-kelompok yang hendak mengembangkan paham radikal di lingkungan kita," imbau dia.

Kegiatan pun berlanjut dengan pembacaan Komitmen Moral, penyerahan Sarana Kontak berupa Bendera Merah Putih, Teks pancasila, Life Buoy, Paket sembako. Penadatanganan Komitmen Moral dan Berita Acara Penyerahan Saran Kontak. Hadir pula Kelompok Nelayan Pesisir Pantai Gunung Nona, Personil Sat Polairud Polres MTB dan Personil Subbag Humas Bag Ops. (HumasPolresMTB)

BIAK, LELEMUKU.COM – Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia, Ishii Masafumi tiba di Biak dan langsung mengunjungi Monumen Perang II di Paray dan Goa Jepang (Goa Binsari). Kedua lokasi itu dikunjunbgi oleh Ishii Masafumi karena tidak terlepas dari sejarah perang dunia II yang melibatkan langsung Negeri Sakura waktu itu dimana ribuan tentaranya gugur dalam perang dengan tentara sekutu pada Kamis (20/02/2020)

Didampingi Bupati Biak Numfor Herry A. Naap, S.Si.,M.Pd, Dubes Jepang melihat sejumlah peninggalan perang dunia II di Goa Jepang. Sejumlah pejabat, termasuk Sekda Markus O. Masnembra, SH.,MM dan Kapolres Biak Numfor AKBP Mada Indra Laksanta, S.IK.,M.Si ikut mendampingi langsung Dubes Jepang dan rombongan.

Dari Goa Jepang dan Monumen Perang Dunia II di Paray, Dubes Jepang didampingi Bupati, Direktur Usaha dan Investasi Ditjen PDSPKP KKP Dr. Catur Sarwanto, S.Pt.,M.Si dan sejumlah pejabat terkait lainnya melakukan launching pembangunan sejumlah fasilitas penunjang program Sentra Kawasan Perikanan Terpadu (SKPT) di kompleks PPI dan Pasar Ikan Fandoy, Kamis (20/2).

Launching pembangunan sejumlah fasilitas Sentra Kawasan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak – Official Development Assistance (ODA) Japan International Cooperation Agency (JICA) diihadiri langsung oleh jajaran Forkopimda dan pejabat terkait lainnya. Proyek yang mulai akan dibangun diawal bulan Maret 2020 itu digelontong anggaran tidak kurang sebesar Rp. 27 miliar.

Masing-masing untuk pembangunan pembangunan Pasar Ikan Bosnik digelontor anggaran kurang lebih sebesar Rp. 12 miliar lebih, sedangkan revitalisasi Pasar Ikan Fandoy dan bersama dermaga mini untuk perahu nelayan 3 GT digelontor anggaran lebih dari Rp. 14 miliar.

"Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menyambut baik kedatangan Dubes Jepang, pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dari Pemerintah Jepang khususnya lagi dalam memberikan dukungan pengembangan sector kawasan perikanan, dan harapan besar kami kerja sama dan dukungan ini terus dilakukan berkesinambungan," papar Bupati ketika menyampaikan ucapan selamat datang pada acara launching program SKPT-JICA tersebut.

Dikatakan, bahwa pemerintah daerah dalam berbagai program juga memberikan perhatian serius terhadap pemeliharaan situs-situs bersejarah peninggalan perang dunia II, dimana situs atau tempat bersejarah itu tidak bisa dipisahkan dari Jepang, dimana saat itu ada ribuan tentaranya gugur dalam perang dunia II di wilayah Pasifik dan khususnya lagi di Biak Numfor.

"Kami juga berharap pemerintah Jepang secara berkesinambungan ikut mendukung upaya pemerintah daerah yang saat ini terus mengembangkan sector pariwisata, termasuk memelihara situs peninggalan perang dunia II. Kalau memungkikan ada kebijakan dari Pemerintah Jepang membuka penerbangan Biak – Jepang sehingga masyarakat Jepang lebih mudah dan cepat ke Biak," pungkasnya.

"Sampaikan salam hormat kami ke Kaisar Jepang dan masyarakat Jepang, bahwa sejarah peninggalan perang dunia II khususnya yang terkait dengan Jepang juga kami ikut lestarikan, dan ini sejalan dengan komitmen kami saat ini memberikan perhatian serius terhadap sector pariwisata," lanjutnya..

Sementara itu, Dubes Jepang Ishii Masafumi merasa bangga dan terhormat berkesempatan berkunjung ke Papua khususnya lagi Biak. "Ini adalah kunjungan pertama saya ke Papua, dan kunjungan Dubes Jepang terakhir kalinya 10 tahun lalu ke Papua. Kunjungan ini tidak sekedar jalan-jalan namun merupakan bagian dari upaya kerja sama dan hubungan emosional. Dan saya senang sekali ke Papua, khususnya lagi Biak," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu juga dipaparkan bahwa Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia terus meningkatkan hubungan kerja sama diberbagai bidang, termasuk dalam mendorong percepatan pembangunan diberbagai sector, salah satunya disektor perikanan.

"Pemerintah Jepang mendukung upaya pembangunan Pasar Ikan Fandoy dan Bosnik sebagai pasar ikan bersih, harapan kita bersama kedepan pasar ikan ini terus dikembangkan dan mendistribusikan ikan dalam jumlah besar," tandasnya.

Sekedar diketahui, setelah launching di PPI dan Pasar Ikan Fandoy, Dubes Jepang akan masih ada sejumlah agenda, termasuk hingga berita ini diturunkan masih melakukan pertemuan tertutup dengan Bupati Herry A. Naap di Guest House. (HumasBiakNumfor)

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Langkah maju terus dilakukan SKK Migas dan INPEX untuk mewujudkan penyelesaian pembangunan dan komersialisasi kilang Abadi Masela. Kali INPEX selaku Kontraktor Kontra Kerja Sama (KKKS) menanda tangani Nota Kesepahaman, Rabu, 19 Februari dengan PT PLN dan PT Pupuk Indonesia untuk mensuplai kebutuhan gas kedua perusahaan dalam negeri tersebut dari Proyek LNG Abadi, Wilayah Kerja Masela.

Menurut rilis dari Kadiv Program dan Komunikasi SKK Migas, Wisnu Prabawa Taher bahwa nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memulai pembahasan atas penjualan dan pembelian untuk mensuplai gas yakni (a) LNG ke pembangkit listrik tenaga gas yang dioperasikan oleh PLN dan (b) gas alam sebesar 150 juta standard kaki kubik per hari (mmscfd) untuk kilang co-production yang akan dibangun PT Pupuk Indonesia.

Nota Kesepahaman ini menandai pencapaian terbaru dari pengembangan Proyek LNG Abadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, propinsi Maluku, Indonesia yang memiliki cadangan terbukti yang sangat besar mencapai 18,5 TCF dan 225 juta barrel kondensat, akan menjadi salah satu pilar penting sebagai enginee of growth yang mampu menopang kebutuhan industri di Indonesia secara berkelanjutan .

Penandatangan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh Presiden Direktur INPEX Masela, Ltd Kenji Kawano, Presiden Direktur PLN Zulkilfi Zaini, Presiden Direktur Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat, disaksikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii dan Presiden & CEO INPEX Corporation Takayuki Ueda.

"Nota Kesepahaman ini merupakan satu tahap pencapaian dari pengembangan Proyek LNG Abadi Masela. Penyerapan gas oleh Pupuk Indonesia dan PLN menunjukkan komitmen Pemerintah dan industri hulu migas untuk memprioritaskan permintaan gas dari dalam negeri sebagai upaya bersama untuk meningkatkan daya saing industry nasional untuk membangun perekonomian Indonesia yang berkelanjutan," kata Dwi Soetjipto

Presiden & CEO INPEX Takayuki Ueda berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia khususnya atas kerjasama yang telah dibangun dengan INPEX untuk mewujudkan Nota Kesepahaman ini.

"Kami senang dengan hasil kolaborasi bersama dengan Pemerintah Indonesia termasuk dengan Kementrian ESDM, SKK Migas, PLN dan Pupuk Indonesia tentang Nota Kesepahaman ini," kata Ueda.
"Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan meningkatkan kepastian dari Proyek LNG Abadi yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional Indonesia dan diharapkan mendorong optimisme masyarakat dan sektor industri di Indonesia serta pasar LNG internasional. Dengan semangat kebersamaan, kami yakin kita dapat mencapai tujuan bersama untuk membuat Proyek LNG Abadi ini berproduksi sesuai jadwal dan dapat berkontribusi bagi ekonomi Indonesia," lanjutnya.

Kenji Kawano sependapat mengenai hal tersebut, sambil menambahkan bahwa kebutuhan gas Indonesia secara konsisten tumbuh dalam jangka panjang, sehingga minat gas dari perusahaan Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh INPEX. (Laura Sobuber)

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bhabinkamtibmas Desa Werain, Kecamatan Selaru di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Bripda Wanto Isran melaksanakan sosialisasi Perpres Nomor 87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli kepada masyarakat desa tersebut Pada Rabu (19/02/2020).

Dalam sosialisasi yang diawali pada pukul 09.00 WIT, Bhabinkamtibmas tentang Satgas Saber Pungli, diantaranya pengertian pungli dan hal-hal yang termasuk dalam Pungli, sangsi hukum bagi para pelaku pungli baik yang memberi maupun yang menerima.

Bhabinkamtibmas juga mengajak warga setempat apabila menemukan praktek pungli agar melaporkan kepada satgas saber pungli ataupun kepada Kepolisian terdekat agar di tindak lanjuti. Kegiatan sosialisasi berlangsung aman dan lancar hingga pukul 09.30 WIT. (HumasPolresMTB)